
Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang baru. Ia menggantikan Hendrar Prihadi, yang kini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Semarang setelah menuntaskan masa jabatannya.
Sosok Sarah Sadiqa
Sarah Sadiqa dikenal sebagai birokrat berpengalaman dengan rekam jejak panjang di bidang pengadaan barang dan jasa. Ia sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Dengan pengalamannya tersebut, ia diharapkan mampu melanjutkan agenda reformasi pengadaan barang/jasa secara lebih transparan dan akuntabel.
Langkah Hendrar Prihadi
Hendrar Prihadi, yang juga mantan Wali Kota Semarang, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran LKPP dan Presiden atas kepercayaan yang diberikan selama masa kepemimpinannya. Ia menyatakan ingin kembali mengabdi di kampung halaman melalui jalur nonpemerintahan.
Mantan Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi mengaku akan kembali ke kampung halamannya, yakni Kota Semarang, usai menyelesaikan tugas sebagai Kepala LKPP.
“Belum ada tugas baru di pemerintahan,” kata Hendi melalui pesan singkat, Rabu (17/9/2025) malam.
Berikutnya, Hendi belum memikirkan rencana kegiatan sepulangnya ke Ibu Kota Jawa Tengah.
Di samping itu, calon Wakil Gubernur Jateng yang bertarung di Pilgub 2024 bersama Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa itu enggan mengomentari dirinya yang diusulkan dalam daftar kandidat calon Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025).
Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
Salah satunya Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Tantangan LKPP ke Depan
Dengan pergantian kepemimpinan ini, LKPP dihadapkan pada tantangan besar untuk meningkatkan efisiensi, mencegah praktik korupsi, serta memperluas partisipasi swasta dalam pengadaan pemerintah. Sarah Sadiqa menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan memperkuat sistem digitalisasi pengadaan agar lebih efektif dan transparan.

